PENDAHULUAN
Turunnya
Soeharto dari kursi kepresidenan pada tanggal 21 Mei 1998. Sebagai salah satu
penguasa terlama di Indonesia, dia cukup yakin ketika ditetapkan kembali oleh
MPR untuk masa jabatan yang ketujuh pada tanggal 11 Maret 1998, segala sesuatu
akan berada di bawah kontrolnya. Tetapi dua bulan sesudah Soeharto mengambil
sumpah, Rezim Orde Baru runtuh. Ketika mahasiswa menduduki gedung DPR/MPR pada
tanggal 19 Mei 1998, presiden yang sudah berumur 75 tahun ini menyaksikan
legitimasinya berkurang dengan cepat dan ia ditinggalkan seorang diri.
Pelemahan
posisi Soeharto sebagai presiden karena dukungan untuk membentuk Komite
Reformasi gagal ditambah dengan banyak desakan yang menganjurkan presiden untuk
mundur. Perasaan ditinggalkan, terpukul telah membuat Soeharto tidak punya
pilihan lain kecuali memutuskan untuk berhenti.
Pada pagi
harinya, tanggal 21 Mei 1998, pukul 09.00. Dihadapan wartawan dalam dan luar
negeri Presiden Soeharto menyampaikan pidato pengunduran dirinya sebagai
presiden.
Usai Presiden
Soeharto mengucapkan pidatonya Wakil Presiden B.J. Habibie langsung diangkat
sumpahnya menjadi Presiden RI ketiga dihadapan pimpinan Mahkamah Agung,
peristiwa bersejarah ini disambut dengan haru biru oleh masyarakat terutama
para mahasiswa yang berada di Gedung DPR/MPR, akhirnya Rezim Orde Baru di bawah
kekuasaan Soeharto berakhir dan Era Reformasi dimulai di bawah pemerintahan
B.J. Habibie.
PEMBAHASAN
a.Biografi singkat B.J Habibie
Beliau lahir di
Pare-Pare, Sulawesi Selatan 25 juni 1936, ayah beliau bernama Alwi Abdul Jalil
Habibie dan ibunya bernama RA. Tuti Pupowardojo dan beliau merupakkan anak ke-4
dari delapan bersaudara. Dan beliau menikah dengan Hasri Ainun Habibie pada 12
Mei 1962.
Beliau
mengenyam pendidikan tinggi di Jerman selama 10 tahun hingga meraih gelar
doktor kontruksi pesawat terbang dengan predikat Summa Cum Laude. Kemudian
beliau bekerja di salah satu perusahaan pesawat terbang terkemuka Jerman sampai akhirnya pulang ke Indoneia
memenuhi panggilan Preiden Soekarno.
Sebelum
menjabat gelar presiden, beliau menjabat beberapa jabatan dtrategis di
pemerintahan seperti Menteri Negara Ristek dan kepala BPPT selama 20 tahun.
b.Perjalan Politik Indonesia di Era
Presiden B.J Habibie
Pada tanggal 22
mei 1998 presiden republik Indonesia yang ketiga B.J Habibie membentuk kabinet
baru yang dinamakan Kabinet Reformasi Pembangunan. Kabinet itu terdiri atas 16
orang mentri dan para menteri itu diambil dari unsur-unsur militer
ABRI,golkar,PPP,PDI.
Dalam
perombakan sistem pemerintahan dari sistem yang diterapkan pada masa Orde Baru
sampai masa baru Reformasi yang baru dimulai,banyak tuntutan perubahan keadaan
politik maupun sosial yang diinginkan dari kalangan mayarakat dan kalangan
mahasiswa khususnya,Perubahan tersebut diharapkan oleh rakyat dapat mengadakan
perubahan.Beberapa perubahan-perubahan yang diharapkan dapat terelasasikan,
antara lain :
1. Bidang ekonomi,untuk menyelesaikan
krisis moneter dan perbaikan ekonomi
Indonesia
2. Bidang politik, memberi kebebasan
pada rakyat untuk menyalurkan aspirasinya sehingga banyak bermunculan
partai-partai politik yang baru sebanyak 45 partai
· Membebaskan narapidana
politik. Mencabut larangan berdirinya serikat-serikat buruh interpenden
3. Bidang pers,dilakukan
pencabutan pembrendelan pers dan penyederhanaan permohonan SIUUP untuk
memberikan kebebasan terhadap pers,sehingga muncul berbagai macam media masa
cetak,baik surat kabar maupun majalah.
4. Bidang hukum,untuk
melakukan reformasi hukum ada beberapa hal yang dilakukan dalam pemerintah bj
habibie.
Beberapa
kebijakan Presiden B.J Habibie lainnya adalah sebagai berikut :
Meningkatkan
legitimasinya yaitu dengan mengumumkan susunan kabinet baru yaitu reformasi
pembangunan (berdasarkan keputusan presiden Republik Indonesia No. 122/ M
tahun 1998) di istana merdeka. Dengan kepurusan presiden tersebut,
presiden B.J Habibie memberhentikan dengan hormat para
menteri-menteri yaitu 4 menteri Negara dengan tugas sebagai Menteri
Koordinator., 20 menteri Negara yang memimpin departemen, 12 menteri Negara
yang bertugas menangani bidang tertentu.
Dalam
perspsektif pemikiran Habibie Timor-Timur adalah kerikil dalam sepatu yang
merepotkan pemerintahannya, sehingga Presiden B.J Habibie mengambil sikap pro
aktif dengan menawarkan dua pilihan bagi penyelesaian Timor-Timur yaitu di satu
pihak memberikan setatus khusus dengan otonomi luas dan dilain pihak memisahkan
diri dari RI. Otonomi luas berarti diberikan kewenangan atas
berbagai bidang seperti : politik ekonomi budaya dan lain-lain kecuali dalam
hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan serta moneter dan fiskal. Sedangkan
memisahkan diri berarti secara demokratis dan konstitusional serta secara
terhormat dan damai lepas dari NKRI.
Pemberian gelar
Pahlawan Reformasi pada para mahasiswa korban Trisakti yang menuntut lengsernya
Soeharto pada tanggal 12 Mei 1998 merupakan hal positif yang dianugrahkan oleh
pemerintahan Habibie, dimana penghargaan ini mampu melegitimasi Habibie sebagai
bentuk penghormatan kepada perjuangan dan pengorbanan mahasiswa sebagai pelopor
gerakan Reformasi.
c.Kendala Pemerintahan Era Presiden
B.J Habibie
Dengan
mundurnya Presiden Soeharto dari jabatan presiden, maka Wakil Presiden B.J.
Habibie menggantikan kedudukannya sebagai presiden. Pelimpahan ini
memunculkan reaksi pro dan kontra dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa
legitimasi pemerintahan B.J. Habibie sangat lemah, karena keberadaan B.J
Habibie dianggap sebagai suatu paket warisan pemerintahan Soeharto. Sehingga
banyak masyarakat yang awam politik akan eksistensinya sebagai pembawa
perubahan keadaan politik Indonesia.
Anggapan
masyarakat Indonesia atas eksistensi beliau dikarenakan juga oleh beberapa
kolompok yang menuntut pembentukan pemerintahan transisi. Hal
lain yang melemahkan legitimasi B.J Habibie dalam memimpin
pemerintahan ialah ia tidak dipilih secara luber dan jurdil[1] sebagai
presiden dan merupakan satu paket pemilihan dengan Soeharto sehingga banya yang
menduga-duga beliau merupakan kepanjangan tangan dari Preiden Soeharto.
Di
tengah-tengah upaya pemerintahan Habibie memenuhi tuntutan reformasi,
pemerintah Habibie dituduh melakukan tindakan yang bertentangan dengan
kesepakatan MPR mengenai masalah Timor-Timur. Pemerintah dianggap tidak
berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPR/MPR sebelum menawarkan opsi kedua
kepada masyarakat Timor-Timur. Dalam jajak pendapat terdapat dua opsi yang ditawarkan
di Indonesia di bawah Presiden B.J. Habibie, yaitu: otonomi luas bagi
Timor-Timur dan kemerdekaan bagi Timor-Timur. Akhirnya tanggal 30 Agustus 1999
pelaksanaan penentuan pendapat di Timor-Timur berlangsung aman dan dimenangkan
oleh kelompok Pro Kemerdekaan yang berarti Timor-Timur lepas dari wilayah NKRI.
d.Akhir Pemerintahan Presiden B.J
Habibie
Pada
tanggal 1-21 Oktober 1999, MPR mengadakan Sidang Umum. Dalam suasana Sidang
Umum MPR yang dilaksanakan dibawah pimpinan Ketua MPR Amien Rais, tanggal 14
Oktober 1999 Presiden Habibie menyampaikan pidato pertanggungjawabannya di
depan sidang dan terjadi penolakan terhadap pertanggungjawaban presiden sebagai
Mandataris MPR lewat Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa,
Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia dan Fraksi Demokrasi Kasih Bangsa. Pada
umumnya, masalah-masalah yang dipersoalkan oleh Fraksi-fraksi tersebut adalah
masalah Timor-Timur, KKN [2]termasukan
pengusutan kekayaan Soeharto, dan masalah HAM. Sementara itu, di luar Gedung
DPR/MPR yang sedang bersidang, mahasiswa dan rakyat yang anti Habibie bentrok
dengan aparat keamanan. Mereka menolak pertanggungjawaban Presiden B.J Habibie,
karena Presiden B.J Habibie dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
Rezim Orba.
Kemudian pada
tanggal 20 Oktober 1999, Ketua MPR Amien Rais menutup Rapat Paripurna sambil
mengatakan, ”Dengan demikian pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie ditolak”.
Pada hari yang sama Presiden B.J Habibie mengatakan bahwa dirinya mengundurkan
diri dari pencalonan presiden.. Menyusul penolakan MPR terhadap pidato
pertanggungjawaban Presiden Habibie dan pengunduran B.J Habibie dalam bursa
calon presiden, memunculkan dua calon kuat sebagai presiden, yaitu Megawati
Soekarnoputri dan Abdurrahman Wahid semakin solid, setelah calon PresidenYusril
Ihza Mahendra dari Fraksi Partai Bulan Bintang mengundurkan diri melalui
voting, Gus Dur alias Abdurrahman Wahid terpilih sebagai Presiden Republik
Indonesia ke-4 dan dilantik dengan Ketetapan MPR No. VII/MPR/1999 untuk masa bakti
1999-2004. Tanggal 21 Oktober 1999 Megawati terpilih menjadi Wakil Presiden RI
dengan Ketetapan MPR No. VIII/MPR/1999 mendampingi Presiden Abdurrahman Wahid.
Terpilihnya Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden dan
Wakil Presiden Republik Indonesia periode 1999-2004 menjadi akhir pemerintahan
Presiden Habibie dengan TAP MPR No. III/MPR/1999 tentang Pertanggungjawaban
Presiden RI B.J. Habibie. Meskipun terdapat berbagai kemajuan dan keberhasilan
yang dicapai oleh pemerintahan Habibie. Dimana sejak Kabinet Reformasi
Pembangunan dibentuk, seperti penyelenggaraan Sidang Istimewa MPR,
penyelenggaraan pemilu dan reformasi di bidang politik, sosial, hukum, dan
ekonomi.
KESIMPULAN
Keadaan
politik Indonesia mencapai puncak keadaan chaos pada rentang waktu 1998
dan 1999 yang bertepatan dengan masa transisi rezim dari Orde Baru menuju masa
Reformasi sampa sekarang ini. Gejolak reformasi dan perubahan yang
digadang-gadangkan oleh mahasiswa dan beberapa masyarakat untuk menumbangkan
rezim Orde Baru yang berkuasa 32 tahun lamanya, hal ini diawali dengan berbagai
berbagai tuntutan dan kritik mahasiswa atas pola pemerintahan Orde Baru
kemudian disusul dengan demo-demo yang hampir semuanya berakhir dengan kerusuhn
dan bentrokan dengan aparat.
Bahkan
setelah masa Orde Baru berakhir dan pada masa beliau memimpin, masih saja
banyak gejolak yang tidak setuju dengan berbagai kebijakan dan langkah politik
yang beliau ambil untuk merubah keadaan yang sedemikian runyam kala itu. Salah
satunya adalah kebijakan dalam pelepaan Timor Timur dari pangkuan NKRI.
Setelah
MPR melewati beberapa sidang pertanggung jawaban Presiden RI sebagai mandataris
dan akhirnya adalah penolakan atas pertanggungjawaban tersebut dan disusul
pengunduran diri Presiden B.J Habibie dari jabatan presiden dan percepatan
pemilu presiden selannjutnya.
Sangat
disayangkan dalam masa yang sulit ini, Indonesia mengalami pergolakan politik
yang dahsyat sehingga pemerintahan pusat menjadi tidak stabil, pemerintahan
perdana masa Reformasi yang dipimpin oleh Presiden B.J Habibie banyak mengalami
pergolakan dalam bentuk kritik dan kecaman yang mendorong masyarakat untuk
meurunkan Presiden B.J Habibie.
Pada
masa pemerintahan Presiden B.J Habibie banyak sekali kemajuan dalam bidang
ekonomi dan politik, seperti kebebasan pers dan berpartai, solusi keadaan
krisis moneter dengan melikuidasi beberapa bank yang bermasalah sehingga
menaikkan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS hingga Rp.10.000,00 per $ 1.
Keadaan
seperti ini tidak jauh dari kurangnya pemahaman dan keadaran masyarakat akan
politik sehingga mudah di intervensi oleh berbagai pihak. Kemudian emosi rakyat
akan keadaan depresi Orde Baru yang menyebabkan keadaan labil yang banyak
menghasilkan kerusuhan dan demo masyarakat yang berbentuk protes dan
ketidakpuasan terhadap pemerintah.
DAFTAR PUSTAKA
Simanjuntak.S.H.
2003.Kabinet-Kabinet Republik Indonesia. Jakatra: PT Ikrar Mandiri Abadi
Kencana Syafiie, Inu, Azhari.
2005. Sistem Politik Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama
Soemardjan, Selo. 1999. Kisah
Perjuangan Reformasi. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
www.kompasiana.com
